Mengapa Papua Hidup dengan Kemiskinan: Revolusi Industri untuk Papua

Mengenal Papua sama seperti mengenal surga yang dilengkapi dengan kekayaan alam sebagai sumber kehidupan orang Papua. Banyak potensi yang dapat dikembangkan dalam mendorong sumber daya manusia dan kreatifnya orang Papua dalam mengelolah komoditas di Papua. Namun, dalam penulisan ini berangkat dari pertanyaan yang mendasar dan hakiki, menjadi fokus untuk mengetahui kenjanggalan kesejahteraan wilayah Papua dalam pembangunan berkelanjutan seperti, Mengapa Papua masih hidup dalam kemiskinan? Marilah kita mengkaji dari perspektif ekonomi politik, hal apa yang menyebabkan Papua hidup dengan kemiskinan yang tidak balance dengan fakta dari kekayaan sumber daya alam. Analisis yang dikemukakan adalah analisis singkat terhadap sistem ekonomi, struktural politik, mekanisme pengambilan keputusan juga aspek demografis seperti populasi penduduk dan basis industri. Jadi, analisis ini tidak ditujukan kepada figure kepemimpinan siapa pun di daerah maupun di pusat.

Kondisi Papua yang selalu identik dengan ketertinggalan akan pembangunan. Hal ini tidak seimbang dengan kondisi kekayaan alam yang sebagai indikator pembangunan. Bicara soal kehidupan pada nyatanya kemiskinan masih menghiasi bahkan berdampingan dengan orang Papua. Sedangkan pembangunan sering kali dipahami sebagai kemajuan yang di capai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi. Menurut Mansour Faqid (2011) menjelasakan tentang pembangunan dapat dipahami sebagai kata benda netral yang digunakan untuk menjelasakan proses dan usaha untuk meningkatkan ekonomi. Artinya melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik bahkan seringkali secara sempit di artikan sebagai membangun infrastruktur. Pembangunan pada dasarnya berkaitan dengan ideologi, nilai, dan makna pembangunan seringkali bersifat transcendental dan multi-disiplin. Karena para perumus kebijakan selalu di hadapkan dengan nilai mulai pada pilihan epistemology, antomologi pada jenjang filsafat sampai pada derivarisinya. Pakar pembangunan lainnya seperti Todaro (1977), mengungkapkan makna pembangunan lebih kompleks. Dimana Todaro menjelasakan bahwa pembangunan adalah multi-dimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi nasional disamping tetap mengejar ekselerasi, pertumbuhan ekonomi, pemenangan ketimpangan pendapatan serta pengetasan kemiskinan.

Hal yang kemudian menarik adalah, sebenarnya apa yang menjadi penyebab terhambatnya pertumbuhan ekonomi Papua dan ketimpangan sehingga Papua identik dengan kemiskinan. Dalam sistem yang tersentralisasi maka pembangunan ekonomi dilakukan berdasarkan prinsip skala prioritas. Untuk Indonesia, skala prioritas pembangunan ditentukan berdasarkan luas wilayah (daratan) dan jumblah populasi penduduk di tiap wilayah. Hal ini kemudian secara otomatis terjadi dalam keterwakilan dalam sistem politik pemerintah maka jumlah wakil rakyat dari suatu wilayah propinsi juga ditentukan berdasarkan populasi penduduknya.

Secara keseluruhan populasi Papua di lihat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumblah penduduk di Papua mencapa 3,3 juta jiwa dimana provinsi yang kaya dengan kandungan emas tersebut, jumblah penduduk baru mencapai 3,15 juta jiwa pada tahun 2015 diproyeksikan meningkat 35,4% menjadi 4,27 juta jiwa pada 2045. Dengan demikian berdasarkan data baru dari BPS tersebut dibandingkan dengan jumblah penduduk pulau jawa yang mencapai 150.32 juta jiwa (15.12% dari total penduduk di Indonesia), pulau Sumatra 58,46 juta jiwa(21.15%) pulau Kalimantan 16,32 juta jiwa (6%0, pulau Sulawesi19,56 juta jiwa (7,34%) maka penduduk di Papua hanyalah kurang dari 1%. Hal ini merupakan skala perbandingan populasi yang dapat mendoroang sistemkebijakan di fokuskan pada populasi yang lebih banyak sebagai skala prioritas.

Skala prioritas yang terjadi di Indonesia secara sistem pemerintahan difokuskan pada jumblah penduduk yang banyak karena pada dasarnya ukuran kebutuhan yang di lihat berdasarkan skala prioritas berada di wilayah jawa. Hal ini sangat jelas bahwa dalam skala prioritas pembangunan, baik dalam perencanaa maupun dalam anggaran, Papua akan menempati wilayah prioritas yang paling terbelakangan. Hal ini tidak akan berubah, Mengapa demikian? Kerena lebih penting dan mendesak secara politis bagi pemerintah untuk mengurus dan meningkatkan kesejahteraan lebih dari separuh penduduk yang ada di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi kurang lebih 90% total penduduk nasional di bandingkan Papua. Sedangkan pada kenyataanya Papua memberikan konstribusi yang sangat signifikan sebagai profit untuk ketahanan ekonomi nasional.

Berdasarkan data dari Bandan Pusat Statistik (BPS) perkembangan ekspor dan impor Provinsi Papua bulan Mei 2020 tercacat mencapai US$74,48 juta atau meningkat sebesar 81,56% dibanding bulan sebelumnya yang senilai US$41,02 juta. Ekspor Papua berupa non-migas senilainUS$74,48 juta. Ekspor bijih tembaga dan Kosentrat (HS26) pada bulan Mei 2020 senilai US$68,33 juta dan ekspor Kayu dan Barang dari Kayu (HS44) senilai US$6,15 juta. Ekspor ke enam negara pada Mei 2020 tercatat senilai US$68,33 juta atau meningkat 76,51%. data tersebut melihatkan bahwa kondisi Papua dengan kemiskinan tidak seimbang dengan ekpor yang terus memiliki dinamika yang meningkat. Tidak hanya ekspor yang menjadi indikator melihat konstribusi Papua, nilai impor dapat mempengaruhi pertumbuhan masyarakat Papua untuk mencapai kesejahteraan. Dalam hal ini, impor Papua pada bulan Mei 2020mencapai US$12,79 juta. (5,49%) . impir10 golongan non-migas pada bulan Mei 2020 mencapai US$8,35 juta ataumeningkat sekitar 4,18%. Data tersebut membuktikan tingkat ekspor dan impor dari Papua sangat drastis dalam mendorong ekonomi nasional.

Namun, Papua masih saja dalam kemiskinan, hal ini sangat tidak seimbang dengan profit yang di ambil dari Papua. Kemiskinan masih menjadi bagian dari masyarakat Papua. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tiga provinsi di kawasan timur Indonesia yang memiliki persentase penduduk miskin terbesar adalah Papua, Papua Barat dan NTT. Dimana Papua garis kemiskinan penduduk miskin 3, 17%. Hampir Sembilang kali lipat. Pada data BPS persentase kemiskinan di desa 1,48% dan kota 0,27%. Persentasi yang di kalkulasi anatar desa dan kota menunjukan kedudukan Papua masih tidak seimbang dengan jumblah kekayaan alam yang di miliki.[1]

Realita yang terjadi terhadap Papua dengan tingkat kemiskinan selalu menjadi sorotan. Hal ini merupakan bentuk ketidakpuasan orang Papua terhadap pemerintah yang selalu di implementasikan mengarah pada demosntrasi dan kerusuhan sosial serta berpotensi dapat menggulingkan rezim pemerintah yang ada dapat mungkin terjadi. Sehingga ekspresi tersebut dapat dipahami sebagai gerakan yang menuntuk untuk ada revolusi karena Papua dalam skala prioritas pembangunan nasional sangat jelas bukan Prioritas. Dan hal ini belum tentu berubah, sebab keterwakilan Papua di lembanga pemerintah, Papua akan selalu menjadi minorit dalam sistem politik dan pemerintah nasional oleh karena mekanisme pengambilan keputusan yang tersentralisasi dalam aspek-aspek tertentu.

Namun juga suara demokrasi yang menghendaki suara mayoritas. Hal ini akan sulit untuk melihat representasi Papua yang menyuarakan aspirasi sehingga pengambilan keputusan sangat sulit untuk memihak ke Papua. Namun tidaklah heran jika peran sektor swasta mampu mendorong perubahan sumber daya manusia dengan konsep-konsep kewirausahaan dan mendukung pembangunan. Lalu apa kemudian solusi yang dapat di berikan kepada Papua sebagai konsep yang mendorong Papua bangkit dari kemiskinan. Ada beberapa peran swasta dalam pembangunan yang membuat mereka memiliki kedudukan yang strategis menurut Beik & Arsiyanti, (16:126 2016) yaitu, Development agent atau agen pembangunan. Dalam hal ini, pihak swasta diharapkan terlibat dalam berbagai sektor pembangunan swasta akan bergerak di sektor yang halal ataupun tidak menyalahi aturan. Prime mover of development, atau penggerak utama pembangunan. Pihak swasta mampu menggerakan pembangunan melalui penyediaan lapangan kerja. Swasta dapat membantu program pengurangan pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja, selain yang di tawarkan oleh pemerintah. Innovator and technological development, dimana sektor swasta diharapkan mampu mendorong berkembangnya inovasi bisnis dan pengembangan teknologi melalui kreativitas. Inovasi dan teknologi ini kemudian di harapkan dapat akan mampu mendorong pembangunan dengan menciptakan output produk yang lebih efisien dan efektif. Patner sektor public dalam menyediakan jasa dan layanan kepada masyarakat. Swasta juga mampu memberikan layanan kepada masyarakat di samping pelayanan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Peran strategi swasta dalam pembangunan dapat di implementasikan seperti poin-pon tersebut sangat menunjukan bahwa kedudukan swasta begitu strategis dalam pembangunan. Mereka hanya dapat menunjukan dirinya sebagai swasta yang kemudian menjadi patner pemerintah. Realita yang terjadi dalam kurun waktu tertentu swasta atau pengusaha dalam membangun dapat bekerja damai dengan pemerintah ataaupun elite yang memanfaatkan kekuasaan dan wewenangnya. Maanfaat yang di dapatkan oleh pelaku pembangunan berkelanjutan salah satuh cara yang dilakukan adalah politik ijon yaitu sebuah cara yang dilakukan dengan teknik pembiayaan kepada orang-orang yang terlibat dalam soal politik seperti dalam pemilihan president, legislative, atau juga kepala daerah.

Para calon pemimpin pada dasarnya membutuhkan para pengusaha dan swasta untuk mendapatkan modal dalam pencalonan. Mengapa penting buat pembisnis terlibat dalam pembangunan Papua dimana selalu di kaitkan dengan multi-sektor. Dalam hal ini para pelaku pembangunan harus menciptakan pendekatan dan komitmen yang baik dan menjaga kepercayaan untuk menjalankan konstribusi secara bisnis namun juga dapat mengatasi masalah pembangunan. Pendekatan sektor swasta mampu mendorong Papua sebagai revolusi industry dalam menjalankan kewirausahaan adalah mekanisme yang mampu membawah perubahan dalam ekonomi masyarakat. Papua selalu menjadi yang pertama dengan pengelolahan komoditas sebagai produk yang bernilai. Keterlibatan swasta selalu menjadi poin penting dalam melihat perkembangan pembangunan dalam dunia bisnis di Papua. Skala prioritas dapat dikalahkan melalu kebangkitan Papua melalui dunia bisnis. Papua harus maju dan bisa terhindar dari lingkaran setan dalam skiklus kemiskinan.

---

[1]. Perkembangan Ekspor dan Impor Provinsi Papua bulan desember 2019 [https://papua.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20200120112524.pdf ]

[2]. Warjio, Ph D. Politik Pembangunan (paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi) 2016 hal:226